PageNavi Results No.

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakrta Taufik Perdana SH, MH Dukung UU MK



Dompu -Cakrawalaonline, Hakim tatausaha Negara Jakarta Taufik Perdana SH, MH, mendukung terbitnya UU mahkamah konstitusi( MK) yang baru karena telah di kocok ulang masa Jabatan hakim yang baru 5 tahun di perpanjang 15 tahun kata Binsar penjaitan dan Taufik perdana SH,MH, sependapat juga dengan P.Gultom ungkapnya, melalui terpon seluler, 4/9/20.


Dengan terbitnya UU tersebut menurut Binsar, Gultom dan Taufik perdana SH,MH, untuk menjamin " Impartiality " dan konserstecy, " mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang berkesinambungan sehingga terhindar dari periodasasi dan menjaga kemandirian tidak campur tangan pemerintah dalam prosesi penegakan hukum di Indonesia dan keadilan , karena hakim itu sejatinya harus bebas dari intervensi kekuasaan ekskutif dan legislatif ungkap Taufik perdana SH, MH melalaui telponya (4/9). 


Pengacara senior di Dompu Nukman SH, mengapresiasikan terbitnya UU MK, karena diberlakukan se-Indonesia namun belum sampai kepada kami ujarnya di Dompu saat beliau melihat jalanya proses pendaftaran cabup dan cawabup di Kantor KPU Dompu 4/9/20.

   DPR telah mengesyahkan UU MK tersebut 1/9/20 dengan tujuan revisi UU MK, tidak hanya untuk lembaga MK, tetapi semua pihak sangat membutuhkan penegakan supermasi hukum dan keadilan . 

   Seperti diketahui DPR mengesyahkan UU MK yang baru pada hari Selasa 1/9/20, atas perubahan UU no 24 thn 2003, memuat sejumlah aturan baru termasuk pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi serta perubahan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK, ada juga tidak mengenal kocok ualang Hakim lonstitusi 5 tahun sekali, UU yang baru MK, menghapuskan pasal 22 yang menyatakan masa jabatan Hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

 

 Dalam UU MK pasal 87 ayat b, di sebutkan : Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU ini, diundang dianggap memenuhi syarat menurut UU ini fan mengakhiri masa jabatan samapai usia 70(tujuhpuluh) tahun selama masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Dengan adanya aturan tersebut dipastikan delapan pengadil pilpres 2024, diadili oleh Hakim MK, saat ini dan ada yang bisa menjabat hingga 2034 mendatang . Zun

Post a Comment

0 Comments